Anggota PPDI Ributkan Status Perangkat Desa

Uncategorized

poswarta.com – Naurah

Sekrataris Pengurus Pusat PPDI, Fathurrofiq dihadapan peserta Rakorda yang didampingi pengurus PPDI Jateng. (poto Naurah)

Bandungan, Semarang – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) masih meributkan status kepegawaian mereka. Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi (RAKORDA) Propinsi Jawa Tengah pada 1-2 Mei 2024 yang berlangsung di hotel Nuwis Bandungan, Kabupaten Semarang, sebagaimana yang disampaikan Sekretaris 1 Pengurus Pusat PPDI.

“Status perangkat desa masih diperdebatkan di group-group daerah maupun nasional. Para perangkat desa di luar Jawa menginginkan perubahan status menjadi ASN atau P3K, sementara yang berada di pulau Jawa mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan. Sebenarnya status para pegawai di pemerintah desa itu sudah jelas, yaitu sebagai perangkat desa,” Jelas Fathurrofiq, lelaki dari kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

sementara menurut ketua PPDI kabupaten Demak saat dihubungi menyatakan bahwa sebenarnya arah perjuangan PPDI sudah jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan.
” Dalam keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Magelang periode kepemimpinan Mujo pada beberapa tahun lalu sudah diputuskan bahwa untuk menyatukan arah perjuangan kita harus jelas, dan saat itu telah diputuskan untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa tidak merubah status sebagai PNS atau PPPK tetapi dengan penghasilan tetap ( siltap ), dan saat ini perangkat desa sudah mendapatkannya,” ungkap lelaki dari kabupaten Demak, yang juga menambahkan “Hanya saja perjuangan untuk peningkatan kesejahteraan memang penuh dinamika, siltap yang diberikan belum berstandar daerah dan belum mempertimbanglan masa jabatan,” terang lelaki yang akrab disapa dengan bangzay itu menjelaskan. (Naurah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *